Pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi Pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Tanpa komitmen yang kuat, negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan.
Komitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur tercermin dalam program kerja Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2105- 2019, pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBN selama 2015- 2019 berkontribusi Rp2.215 triliun.
Sementara Pemerintah memutuskan memborong proyek infrastruktur yang kebutuhan nilai investasinya mencapai Rp5.519 triliun. Ini menunjukkan adanya kekurangan (gap) Rp3.304 triliun atau 59,86 persen dari total investasi.
Jika dirata-ratakan per tahun, Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur Rp1.100 triliun. Angka ini sudah pasti tidak akan mampu dipenuhi hanya oleh anggaran Pemerintah yang besarannya masih terbatas. Memenuhi kebutuhan ideal anggaran infrastruktur 5 persen dari dana APBN pun masih sulit. Total kemampuan Pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur diperkirakan hanya sekitar Rp1.400 triliun atau sekitar 29 persen dari kebutuhan untuk masa lima tahun.
Awalnya, untuk manambah alokasi dana infrastruktur tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Upaya itu ternyata belum cukup. Presiden pun mengambil kebijakan lainnya, yaitu tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang pendapatan, tetapi juga melonggarkan likuiditas dari dana repatriasi.
Dari Rp1.000 triliun dana repatriasi dana yang ditargetkan, pemerintah berencana mengalokasikan setidaknya Rp300 triliun untuk BUMN. Prioritas utama diberikan kepada BUMN konstruksi, melalui berbagai instrumen, termasuk obligasi.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong dan membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan skema seperti sekuritisasi yakni penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana.
Infrastruktur telah menciptakan konektivitas, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri, tetapi juga menggeliatkan ekonomi di daerah lain. Dengan demikian, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antardaerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.
Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah.
Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik.
Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja. Sejatinya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lingkaran kemakmuran.
8 Proyek Nasional
Kementerian BUMN yang ditugasi pemerintah, langsung bergerak cepat merespon program tersebut sesuai dengan perannya sebagai agen pembangunan menciptakan pertumbuh ekonomi.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pengelolaan BUMN sudah memasuki paradigma baru yang fokus utamanya saat ini adalah pembangunan infrastruktur.
“BUMN dikonsentrasikan untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, utamanya pembangunan konektivitas darat, laut dan udara,” kata Rini, beberapa waktu lalu.
Selama tahun 2016, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh investasi infrastruktur di Indonesia. Bukan hanya infrastruktur jalan tol atau bandara, tapi juga jaringan listrik maupun gardu induk.
Sekitar 101 proyek konektivitas dirancang pemeringah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, khususnya infrastruktur transportasi di darat, laut dan udara. 101 proyek tersebut terdiri dari 52 proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek kereta api, dan 17 proyek bandara.
Terdapat 8 Proyek Strategis Nasional (PSN) di 2016 menunjukkan perkembangan yang siginfikan akibat percepatan pembangunan infratruktur, yaitu jalan tol Serang-Panimbang, Terminal Kalibaru, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, PLTU Batang, Pelabuhan Patimban, Palapa Ring Broadband, revitalisasi Bandara Juwata, Tarakan, Matahora-Wakatobi, dan Labuan Bajo, NTB.
Pembangunan infrastruktur meliputi konektivitas darat pengembangan sistem transportasi terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran dan tol, serta pengembangan monorail dan rel kereta api baru.
Di sisi infrastruktur udara, pembangunan bandara utama khusus barang, dan bandara utama untuk ekonomi, sedangkan infrastruktur laut membangun dryport, revitalisasi pelabuhan laut, dan pembangunan jalur transportasi.
“Dampaknya, biaya transportasi dan logistik lebih murah, pertukaran barang dan jasa lebih efisien, dan produk-produk nasional lebih bersaing dengan produk asing,” tegas Rini.
Keyakinan Pemerintah bahwa pembangunan infrasruktur menjadi strategi terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi, juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan memberikan jaminan langsung kepada BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur dalam memperkuat struktur permodalan BUMN agar berjalan lancar tanpa hambatan.
Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BUMN lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan dunia terkait pemberian pinjaman lunak untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin pastikan BUMN dikelola dengan neraca yang sehat. Kami juga berjanji untuk memberikan jaminan bagi pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Jaminan kepada BUMN akan meningkatkan kemampuan leverage mereka,” kata Sri Mulyani. (DD)