Angin Segar Tax Amnesty

Tax Amnesty
Tax Amnesty | Annualreport.id

Presiden Joko Widodo mengajak agar warga negara Indonesia yang selama ini memarkir aset di luar negeri dapat membawa pulang kembali (repatriasi) dananya melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak. Dana repatriasi tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi pembangunan sektor riil terutama untuk proyek infrastruktur. Dari berbagai instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menampung dana repatriasi, instrumen reksa dana penempatan terbatas (RDPT) bisa menjadi pilihan untuk pemilik dana yang mau menginvestasikan dananya pada proyek infrastruktur.

Selain itu, pemilik dana juga bisa menempatkan uangnya di surat utang untuk kepentingan infrastruktur (infrastructure bond). Pemerintah juga tengah mengkaji lebih dalam terkait proyek infrastruktur mana saja yang akan dibiayai lewat dana repatriasi. Pemerintah juga tengah melirik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk dikembangkan lewat dana repatriasi.

Dengan mematangkan konsep terkait proyek infrastruktur mana saja yang akan dibiayai lewat dana repatriasi, Pemerintah berharap minat peserta tax amnesty untuk menaruh dananya di proyek infrastruktur cukup banyak. Pembiayaan infrastruktur dengan dana repatriasi salah satunya dilakukan dengan cara menjual Surat Utang Negara (SUN).

Selain mempersiapkan instrumen finansial, Pemerintah akan menuntaskan daftar proyek infrastruktur dan menyelaraskan rencana sejumlah BUMN untuk menampung dana hasil repatriasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri dijadwalkan melansir daftar proyek yang berpeluang kepada calon peserta pengampunan pajak untuk melakukan investasi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, aksi right issue yang telah disetujui tim privatisasi untuk empat BUMN juga merupakan salah satu bagian dari langkah memuluskan pelaksanaan pengampunan pajak.

Menurutnya, pelaksanaan right issue yang dilandasi Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi salah satu jalan untuk meraup dana hasil repatriasi. Dia mengatakan, saat ini Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian bersama Bappenas tengah mengidentifikasi proyek-proyek apa saja yang bisa ditawarkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sejalan dengan disetujuinya program pengampunan pajak atau tax amnesty akan mendorong penyaluran kredit. Pasalnya, akan semakin banyak likuiditas yang masuk. "Dengan adanya dana repatriasi, likuiditas akan banyak masuk," kata Muliaman di kediamannya seperti dikutip dari Kompas.com

Menurut Muliaman, banyaknya likuiditas yang masuk tersebut dapat digunakan untuk beberapa penempatan kredit yang sudah jelas nilai investasinya. Ia memberi contoh antara lain kredit untuk pembiayaan infrastruktur, seperti proyek jalan tol, air minum, dan infrastruktur lainnya termasuk pula pelabuhan udara. Kelancaran proyek-proyek infrastruktur tersebut akan sulit tercapai apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka, dana repatriasi dari program pengampunan pajak merupakan alternatif sumber dana yang dapat dimanfaatkan. "Kalau murni mengandalkan APBN akan sulit. Dari Rp 5.000 triliun kebutuhan (pembiayaan) infrastruktur, sekarang baru Rp 1.000 triliun yang bisa dibantu APBN," ujar Muliaman.

Artikel: