PT PP Properti Tbk (PPRO) tengah berencana untuk menerbitkan surat utang dengan nilai Rp1,6 triliun, guna menambah permodalan untuk membiayai modal kerja berupa pembangunan sejumlah proyek. Hal tersebut tetap akan dilakukan Perseroan meskipun tidak memiliki rencana ekspansi lahan.
PP Properti berencana menjual surat utang dengan dana sekitar Rp1 triliun yang akan ditargetkan dari penerbitan obligasi dan Rp600 miliar lagi akan dicari lewat penerbitan medium term notes (MTN).
Direktur Keuangan PPRO Indaryanto mengatakan, penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp2 triliun. “Rencana obligasi ini akan menggunakan buku Desember 2017,” kata Indaryanto, seperti dikutip Kontan.co.id, Rabu (18/4/2018).
PPRO saat ini sudah mulai memproses penerbitan obligasi tersebut dan masih menunggu perizinan dari otoritas pasar modal. Dengan menggunakan buku Desember 2017, maka penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan pada kuartal II-2018, sedangkan penerbitan MTN direncanakan pada paruh kedua 2018.
Sementara itu, sampai kuartal I-2018, PP Properti sudah menyerap capex sebesar Rp300 miliar. Pada kuartal II ini, Perseroan berpeluang kembali menyerap tambahan Rp300-an miliar. “Jadi, PP Properti diasumsikan menyerap capex kisaran Rp600-700 miliar pada semester I-2018,” papar Indaryanto, dalam keterangannya yang dilansir Beritasatu.com, Rabu (18/4/2018).
Selain untuk mendukung pembangunan proyek, Perseroan juga memiliki kebutuhan pendanana untuk refinancing MTN dan pinjaman bank yang jatuh tempo tahun ini senilai Rp350 miliar. Selain itu, PP Properti juga memiliki kebutuhan dana untuk membayar landbank.
“Untuk pengembangan proyek hotel atau lainnya, kami mengambil pinjaman bank. Sedangkan khusus cadangan lahan (landbank), Perseroan mengambil dari penerbitan MTN dan obligasi,” jelas Indaryanto.
Di samping obligasi, menurut Indaryanto, tahun lalu Perseroan menerbitkan MTN Rp1,2 triliun secara bertahap untuk mendanai aksi akuisisi lahan. Namun, terdapat beberapa lahan yang pembayarannya dilakukan bertahap hingga tahun 2018.
Karena itu, terdapat alokasi pembayaran lahan di dalam capex tahun ini. Contohnya, sebagian dari total 150 ha landbank PP Properti di dekat Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.(DD)