Hingga Mei 2018, BNI Telah Salurkan KUR Sebesar Rp6,85 Triliun

ilustrasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, bersama Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto meninjau lokasi tebang dan tanam tebu di Mojokerto, Jawa Timur, Senin, 14 Mei 2018 | Dok. Bank BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat hingga 11 Mei 2018, telah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,85 triliun, atau setara 50,76% dari target KUR 2018 sebesar Rp13,5 triliun.

Untuk mencapai target tahun ini, Perseroan terus berupaya untuk memperluas pembiayaan, salah satunya adalah dengan menyalurkan KUR kepada petani tebu di Mojokerto, Jawa Timur.  

Seremoni penyaluran KUR dilakukan secara simbolis kepada 3 petani tebu binaan PTPN X dan BNI yang dilaksanakan di tengah kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno ke Jawa Timur, Senin, 14 Mei 2018. Hadir menyaksikan penyaluran KUR tersebut Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, serta CEO BNI Wilayah Surabaya Muhammad Jufri.

BNI siap membiayai para petani tebu dengan skema KUR Linkage melalui Koperasi PTPN dan skema one on one. Di mana skema linkage merupakan kerjasama antara BNI, Koperasi, dan PTPN. Pada skema linkage, koperasi mengajukan permohonan kredit ke BNI, lalu Koperasi meneruspinjamkan kredit kepada petani. Sementara itu untuk skema one on one sama seperti linkage namun perbedaannya petani yang telah mendapat rekomendasi dari pabrik gula yang bisa mengajukan kredit ke BNI.

Catur Budi Harto menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari dukungan BNI terhadap program-program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi serta mensejahterakan petani.

“Pada tahap awal pembiayaannya, BNI memberikan pembiayaan kepada 197 petani dengan total penyaluran kredit sebesar Rp1,5 miliar,” kata Catur, dalam keterangannya yang dilansir laman Perseroan, Selasa (15/5/2018).

Selain itu, sebagai bentuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyelenggarakan program Cash For Work atau Program Padat Karya Tunai, yaitu program Padat Karya yang dimulai oleh Joko Widodo mulai Januari 2018.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Normalisasi Saluran Irigasi sepanjang 2 Kilometer (KM), di Desa Mojosarirejo di Kecamatan Gedeg. Dengan tenaga sebanyak 500 orang.

Total anggaran yang disiapkan untuk Program Padat Karya Tunai ini sebesar Rp150 juta yang berasal dari sinergi BUMN (BNI, PTPN X, dan PTPN XII).(DD)