Esensi: Naik Signifikan, Kementerian Keuangan Laporkan Pertumbuhan Pendapatan Negara 18,2%

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018) | Dok. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja melaporkan pentumbuhan pendapatan negara hingga akhir November 2018 yang tercatat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Rapor positif di November 2018 tersebut mencerminkan kemampuan negara dalam melakukan pengelolaan keuangannya di tengah maraknya pembangunan infrastruktur.

Esensi Berita:

1. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengaku siap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal tersebut berdasarkan atas rapor positif yang berhasil dicatatkan di sepanjang 2018. “Untuk 2018 kita mencatat hingga akhir November pendapatan negara tumbuh 18,2% ini pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan 2017 6,5%,” ujar Sri Mulyani, seperti dilansir Okezone.com, Selasa (11/10/2018).
2. Untuk capaian realisasi perpajakan menyumbangkan pertumbuhan penerimaan negara sebesar 15,3% sampai akhir November. Bila dibandingkan tahun 2017, capaian ini naik 3,2%. Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana harga minyak dan Sumber Daya Alam (SDA) serta kurs bergejolak, mampu menyumbangkan pertumbuhan pendapatan negara hingga 28% dibandingkan tahun lalu 22%.
3. Menurut Sri Mulyani, capaian positif di 2018 menjadi pegangan dalam melangkah di 2019. “Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita untuk memasuki APBN 2019,” tuturnya.
4. Sri Mulyani menambahkan, pada 2019 fokusnya adalah satu peningkatan kapasitas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kedua penguatan infrastruktur ketiga peningkatan efektivitas dari perlindungan sosial dan keempat pelaksanaan agenda demokrasi kemudian penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana

Info Terkait:

1. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun 2019 pemerintah akan membangun 10 infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini, kata Sri Mulyani akan mengurangi ketergantungan utang sebagai modal pembangunan infrastruktur tanah air. “Untuk infrastruktur pembiayaan kami akan terus mengembangkan berbagai sumber pembiayaan termasuk creative financing yang tidak hanya berskala dari dana publik dan dari utang,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Detik.com, Selasa (11/12/2018).
2. Adapun, beberapa proyek yang akan dibangun dengan skema KPBU pada tahun depan, untuk sektor perhubungan ada rel kereta Pare-pare di Makassar, Pelabuhan Bau bau, perluasan Bandara Komodo di Lombok, dan pembangunan TOD di salah satu stasiun. Sedangkan untuk sektor PUPR, ada proyek air bersih atau SPAM di Lampung dan Sumatera Barat, lalu dua lagi proyek jalan tol dengan skema availibility payment.
3. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat hal yang harus diperhatikan seluruh jajaran dan pengguna APBN 2019. Intinya, Jokowi ingin setiap rupiah dalam APBN 2019 berguna bagi masyarakat. “APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp1.937 triliun pada 2018 menjadi Rp2.165,1 triliun di tahun 2019. Sedangkan di sisi belanja, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp2.461,1 triliun atau naik 11% dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun,” kata Jokowi, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, Selasa (11/12/2018).
4. Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp 855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp 826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah. “Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa,” pesan Jokowi.(DD)