Esensi: Apa Kabar Holding BUMN Jasa Keuangan?

Menteri BUMN, Rini Soemarno, bersama Dirut BNI dan Dirut BRI, pada sebuah kesempatan beberapa waktu lalu | Dok. Bank BNI

Diantara rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu yang ditunggu perkembangannya adalah holding BUMN Jasa Keuangan yang lama tak terdengar kabarnya. Bagaimana perkembangannya kini? Kabarnya, Menteri BUMN Rini Soemarno, menargetkan holding BUMN Jasa Keuangan rampung pada kuartal I-2019. PT Danareksa (Persero) di gadang-gadang bakal menjadi induk usaha holding BUMN Jasa Keuangan tersebut.

Esensi Berita:

1. Direktur Utama Danareksa, Arief Budiman, mengatakan saat ini Pemerintah masih mendahulukan pembentukan holding BUMN Perumahan dan Infrastruktur. Sebab, rencana holding BUMN Jasa Keuangan tersebut masih dalam proses kajian lebih lanjut.
2. Untuk diketahui, Danareksa merupakan BUMN di bidang jasa keuangan. BUMN ini disiapkan untuk menjadi induk holding BUMN jasa keuangan nantinya. “Kan aksinya dari pemegang saham (Pemerintah). Jadi sebetulnya ditanya BUMN-nya. Sekarang udah di publik holding sekarang ini perumahan sama infrastruktur. Jadi itu dulu. Kan nggak mungkin kalau semuanya bareng,” kata Arief, seperti dilansir Detik.com, Minggu (20/1/2018).
3. Arief mengatakan, nantinya pada holding BUMN Jasa Keuangan itu akan dibuat sistem pembayaran yang bisa menyatukan seluruh jasa keuangan, khususnya di bank BUMN. Rencana itu masih terus dikaji. “Kan kajiannya udah ada. Bahkan bukan kajian saja, tapi sinergi di antara Himbara sudah jalan. Fungsi itu penggunaan cloud. Dan mungkin udah denger mungkin kita ada wacana sinergi EDC sudah ada jalin,” sambung Arief.
4. Untuk lebih lanjutnya, Arief mengatakan, proses pembentukan holding jasa keuangan ini sepenuhnya berada di tangan regulator, dalam hal ini Kementerian BUMN. “(Prosesnya) Paling pas dari Kementerian BUMN. Sekarang fokusnya holding yang ada sekarang dulu. Kalau nggak salah holding konstruksi dan perumahan,” tutur Arief.

Info Terkait:

1. Arief menambahkan, selain memerlukan kajian mendalam, sebelum menggabungkan perusahaan jasa keuangan pelat merah, para bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) terlebih dahulu harus melakukan integrasi. Mulai dari penggunaan cloud pada sistem IT hingga sinergi payment system. “Kebutuhan holding banyak kajian lagi yang dibutuhkan kan ini dari sisi institusi keuangan, karena ada Dana Pihak Ketiga (DPK) lalu ada risiko apakah nantinya terkonsentrasi apa tidak,” jelas Arief, seperti dikutip Jawapos.com, Minggu (20/1/2019).
2. Terkait persiapan, Arief mengaku belum bisa membeberkan secara rinci, namun kurang lebih sama seperti pembentukan holding BUMN Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. “(Persiapan) Sama kayak waktu holding pertambangan Inalum, sama aja. Kan aksinya dari pemegang saham,” ucap Arief, seperti dilansir Viva.co.id, Minggu (20/1/2019).
3. Menurutnya, pihak Kementerian BUMN sendiri saat ini masih sibuk mengurus pembentukan holding BUMN Perumahan dan holding BUMN Infrastruktur. Tentu, setelah itu baru fokus pada pembentukan holding BUMN Jasa Keuangan. “Jadi itu dulu. Kan enggak mungkin kalau semuanya bareng,” ujar Arief.
4. Untuk progres pembentukan holding BUMN Jasa Keuangan ini, Arief mengatakan, lebih merupakan tugas dari Kementerian BUMN. “Sekarang fokusnya holding yang ada sekarang dulu, holding infrastruktur dan perumahan,” tandasnya.(DD)