PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memperkirakan kredit naik 13% - 15% diikuti penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12% - 14% dan NPL di kisaran 1,9% - 2%. Target loan growth ini sendiri sebenarnya sedikit di bawah capaian per akhir kuartal III/2018 sebesar 15,6% dan DPK yang tumbuh 14,2%.
“Sebetulnya kalau kita bisa mempertahankan seperti tahun lalu juga sudah bagus. Permasalahannya kami lihat likuiditas karena 2019 itu ditandai likuiditas yang ketat, mungkin akan lebih ketat dari 2018 karena kami lihat pertumbuhan DPK nasional lebih rendah dari pertumbuhan kreditnya,” kata Direktur Utama Bank BNI, Achmad Baiquni, dalam keterangannya yang dilansir Bisnis.com, Rabu (16/1/2019).
Walau begitu, dia menyatakan Perseroan masih membuka peluang untuk merevisi naik Rencana Bisnis Bank (RBB) pada tahun ini jika kinerja pada paruh pertama 2019 cukup positif.
Beberapa sektor yang masih akan menjadi motor pertumbuhan kredit Bank BNI antara lain infrastruktur dan perkebunan. “Kalau lihat permohonan kredit, pengusaha tidak menunggu kok. Walaupun harga sawit lagi turun, tapi itu kesempatan juga buat investasi sekarang,” tutur Baiquni.
Sementara itu, BNI berencana terus memupuk alternatif pendanaan di luar DPK guna menjaga likuiditas. “Sebagai alternatif, pendanaan non-DPK kami lakukan melalui penerbitan instrumen seperti negotiable certificate of deposit (NCD) dan obligasi yang direncanakan akan di rilis triwulan II/2019 senilai Rp7 triliun-Rp8 triliun,” kata Direktur Treasury & International Banking Bank BNI, Rico Rizal Budidarmo, seperti dikutip Kontan.co.id, Rabu (16/1/2019).
Rico menambahkan, ikhtiar ini dilakukan sebagai strategi menghadapi rencana Pemerintah yang hendak menerbitkan 10 seri SBN ritel sepanjang 2019. Termasuk merespon kondisi likuiditas BNI dan pasar.
“Rencana Pemerintah untuk menerbitkan obligasi ritel telah kami perhitungkan dalam perencanaan ekspansi DPK tahun 2019 ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNI akan terus fokus dalam strategi dan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan DPK berbasis transaksional (CASA) produk digital,” jelasnya.
Seperti diketahui, sejak 10 Januari lalu, Pemerintah telah menerbitkan Saving Bond Ritel seri 005 (SBR005) dengan kupon minimum yang menarik, yaitu 8,15%. Selanjutnya, Pemerintah berencana masih akan menerbitkan tiga kali SBR lagi.
Selain SBR, Sukuk Tabungan (ST) juga direncanakan akan terbit empat kali. Sementara sisa dua instrumen lain, akan diterbitkan dalam bentuk Obligasi Negara Ritel (ORI), dan Sukuk Ritel (SR).(DD)