PT Pos Indonesia (Persero) memperkirakan perolehan pendapatan sepanjang 2018, berkisar Rp5,1 triliun atau di atas capaian tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp5 triliun. Sedangkan untuk 2019, Perseroan menargetkan pendapatan Rp5,8 triliun.
“Postal dengan tiga anak usaha sekaligus. Jadi, pos holding sekitar Rp4,5 triliun. Jasa keuangan kira-kira Rp1 triliun, kemudian ada kurir sekitar Rp3,5 triliun, dari distribusi materai Rp320 miliar kurang lebih, dan dari bisnis properti,” kata Direktur Keuangan dan Umum Pos Indonesia, Eddi Santosa, dalam keterangannya yang dilansir Viva.co.id, Rabu (9/1/2019).
Sementara itu, Perseroan memperkirakan raihan laba bersih sepanjang 2018, sebesar Rp130 miliar. Jika dirujuk dalam catatan laporan kinerja tahunan 2017, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp344 miliar.
“Persoalannya begini, postal masih melayani pos universal, itu sebetulnya PSO. Tapi berbeda dengan PSO, yang diberikan kepada Pertamina, PLN, PT KAI yang Pemerintah membayar full cost recovery. Untuk PT Pos, PSO-nya sebagian ditombokin oleh PT Pos sendiri,” jelas Eddi.
Jika Pemerintah memberikan subsidi penuh terhadap jasa Layanan Pos Universal tersebut, Eddi mengatakan laba Pos Indonesia bisa mencapai sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar sehingga tidak terlalu jauh dengan angka yang ditargetkan sebelumnya. Adapun, Pos Indonesia memiliki sekitar 2.600 kantor untuk layanan Pos Universal yang kategorinya subsidi tapi dibatasi.
Oleh karena itu, tim Kementerian Kominfo sedang melakukan kajian khusus terhadap penyesuaian subsidi dari Pemerintah. Pos Indonesia sendiri sedang melakukan perhitungan yang lebih rapi melalui auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk justifikasi kebenaran klaim yang Pos Indonesia sampaikan terkait biaya layanan Pos Universal.
Namun, dengan asumsi penyuntikan subsidi oleh Pemerintah seperti tahun 2018, Pos Indonesia menargetkan jumlah laba tahun ini sebesar Rp270 miliar. “Tentu kalau dalam waktu dekat ada perubahaan (subsidi), signifikan dampaknya,” ungkap Eddi, seperti dikutip Katadata.co.id, Rabu (9/12/2019).
Pos Indonesia berharap ke depan mereka menemukan kesepakatan yang lebih baik dengan Pemerintah mengenai besaran subsidi tersebut agar penerimaan Pos Indonesia dapat lebih wajar sehingga layanan kepada publik bisa lebih baik lagi. Dengan begitu, baik Pos Indonesia dan Pemerintah mendapatkan kenyamanan yang sama.
“Masyrakat mendapatkan service yang lebih baik, Pos Indonesia bisa tumbuh dan mendapatkan untung wajar, Pemerintah bisa melayani dengan kualitas layanan yang baik,” tandas Eddi.(DD)