PT PEGADAIAN (PERSERO)

SEKILAS PEGADAIAN

Sejarah PT Pegadaian (Persero), atau disebut juga dengan “Perusahaan” atau “Pegadaian”, dikelompokkan dalam 2 (dua) era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Dapat tergambar bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901.

Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1811, Bank Van Leening dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian  sepanjang mendapat lisensi dari Pemerintah daerah setempat (liecentie stelsel). Dalam perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa saat itu, yaitu Inggris. Inggris kemudian mengganti metode liecentie stelsel menjadi pacth stelsel, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada masyarakat umum yang mampu membayarkan pajak tinggi kepada pemerintah.

Kemudian, diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa Jepang berkuasa, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang, sehingga Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132.

PROFIL PEGADAIAN

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Pegadaian saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (remittance & payment) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Dasar Hukum Pendirian

Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan,SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan kemudaian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17525.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perseroan (Persero) Pegadaian (Persero). Akta Pendirian mengalami penyempurnaan dengan perubahan terakhir dengan Akta No. 6 Tanggal 26 Juli 2016 yang dibuatkan dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0067050 tanggal 27 Juli 2016.

Kepemilikan

Negara Republik Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,100%

Pencatatan di Bursa Saham

N/A

Kode Saham

N/A

Modal Dasar

Rp6.250.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

N/A

Jaringan Usaha

1 Kantor Pusat
12 Kantor Wilayah
59 Kantor Area
629 Kantor Cabang
3.826 Kantor Unit Pelayanan Cabang