BANK INDONESIA

BANK INDONESIA Laporan Tahunan 2016

MENGOPTIMALKAN POTENSI, MEMPERKUAT RESILIENSI

Kinerja positif perekonomian Indonesia di 2016 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi domestik yang besar untuk menjaga daya tahan ekonominya. Sinergi dan konsistensi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong momentum pertumbuhan mampu membawa perekonomian Indonesia keluar dari berbagai tekanan eksternal dengan tetap berada pada jalur kesinambungan yang benar.

Bank Indonesia mencatat setidaknya 3 potensi yang menopang hal tersebut. Pertama, tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedua, sumber pembiayaan ekonomi dari kebijakan pengampunan pajak, dan ketiga perkembangan ekonomi digital yang maju pesat. Untuk itu, selama 2016 Bank Indonesia merespons dengan menginisiasi berbagai kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Banyak diantaranya merupakan kebijakan yang secara struktural mengubah pola hubungan antara Bank Indonesia, pelaku industri, dan masyarakat. Hal ini sebagai buah transformasi yang sedang dijalankan di Bank Indonesia untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang semakin dinamis.

Bank Indonesia meyakini besarnya potensi lain yang masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan kebijakannya dan bersinergi dengan Pemerintah serta pemangku kebijakan lain dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan reformasi struktural.

PERFORMANCE HIGHLIGHT

PDB menjadi 5,02%, dan Rupiah menguat 2,34% di level Rp13.473/USD

Kondisi makroekonomi dan sistem keuangan terjaga dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Transaksi sistem pembayaran ritel mencapai 2,50 x GDP dan didukung dengan ketersediaan sistem pembayaran yang aman dan lancar. Inflasi rendah 3,02% dan dalam rentang sasaran 4,0 ± 1%. PDB meningkat dari 4,9% (2015) menjadi 5,02%. Rupiah menguat 2,34% di level Rp13.473/usD (point to point) dengan  tingkat volatilitas yang terjaga. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan berada pada zona normal, ditopang oleh: ketahanan permodalan (CAR 22,8%), likuiditas memadai (Rasio Alat Likuid/DPK 20,5%), kualitas kredit terjaga (1,4% NPL net). Sementara layanan distribusi uang mencapai 82%, menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan standar kualitas uang layak edar yang sangat tinggi.

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dengan Koridor Suku Bunga PUAB

Arah kebijakan moneter didukung langkah reformulasi kerangka operasional ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Strategi operasi moneter juga diperkuat dengan koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (Deposit Facility Rate) dan batas atas koridor (Lending Facility Rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia secara umum berkontribusi positif kepada tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada 2016. Inflasi 2016 tercatat sebesar 3,02%, atau dalam kisaran sasarannya. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam level yang sehat, yaitu 1,8% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal.

Pada 2016, koordinasi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya memitigasi potensi inflasi volatile food dan mengendalikan inflasi administered prices seiring dengan berlanjutnya reformasi kebijakan subsidi energi. Dalam memitigasi potensi inflasi volatile food, koordinasi pengendalian inflasi diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, serta pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi. Sementara itu, terkait dengan pengendalian inflasi administered prices, Pemerintah dan Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi untuk merumuskan waktu penerapan dan besaran penetapan harga BBM dan komoditas energi lainnya untuk mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi 9,60% dari 7,26% di 2015

Ketahanan industri perbankan tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat serta terjaganya risiko-risiko utama antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Ketahanan permodalan  yang kuat ditopang oleh rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio industri perbankan yang meningkat menjadi 22,69% di 2016, dari 21,16% di tahun sebelumnya jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Berdasarkan intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit industri perbankan mengalami perlambatan namun terdapat peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi 9,60% dari 7,26% di 2015.

Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dana amnesti pajak oleh bank yang ditunjuk sehingga terjadi penurunan pada loan to deposit ratio (LDR) perbankan. Kredit industri perbankan melambat ke 7,86% (yoy) dari 10,45% di 2015. Ini disebabkan rendahnya permintaan terhadap kredit baru, yang diikuti tingginya tingkat kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non performing loan) tercatat sebesar 2,93% meningkat dari 2,49% pada tahun 2015. Risiko kredit ini terutama terjadi pada sektor pertambangan, pengangkutan dan perdagangan.  

Akselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pada 30 Maret 2016, Bank Indonesia membentuk Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yaitu departemen khusus yang mengawal perencanaan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia setelah Departemen Perbankan Syariah beralih ke OJK, sekaligus untuk memperkuat dan memastikan strategi maupun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dijalankan secara konsisten, integratif, dan kolaboratif, baik di Bank Indonesia maupun secara nasional.

Bank Indonesia juga mengembangkan ekonomi dan keuangan sosial syariah, terkait zakat dan wakaf, antara lain, pilot project realisasi pemberian dana zakat produktif kepada usaha mikro di Jawa Barat dengan tujuan menciptakan basis debitur dengan mendorong peningkatan status para penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Pada 25-30 Oktober 2016 dilakukan pencanangan Komitmen Bersama akselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Ekonomi Kreatif, Komisi XI DPR RI, Wakil Gubernur Jawa timur, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BaZNaS, BWI, serta Pimpinan 17 Pondok Pesantren di Jawa timur.

FINANCIAL HIGHLIGHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflasi
Inflasi 2016 tercatat sebesar 3,02%, atau dalam kisaran sasarannya. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam level yang sehat, yaitu 1,8% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Berbagai capaian positif di stabilitas ekonomi tersebut pada gilirannya mendukung upaya pemulihan ekonomi sehingga PDB tumbuh lebih tinggi dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)
Selama 2016, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) cenderung stabil karena didukung oleh tingginya permodalan dan cukupnya likuiditas di sektor perbankan serta relatif
terjaganya volatilitas di pasar keuangan. Hal tersebut tercermin dari ISSK yang masih berada di level normal. Kondisi sistem keuangan masih terjaga dengan indeks SSK
Indonesia di tingkat 0,88 dibandingkan 0,93 tahun sebelumnya. angka ini masih jauh dibawah level krisis sebesar 2,0.

Transaksi Valas
Setelah penerapan Peraturan Bank Indonesia kewajiban penggunaan Rupiah, tercatat penurunan transaksi valas antar penduduk sebesar 44,56% (yoy) pada Desember
2016. Nominal transaksi valas turun dari USD3,32 miliar menjadi USD1,84 miliar. Ratarata bulanan transaksi valas antara penduduk pada Januari-Desember 2016
sebesar USD2,02 miliar, jauh di bawah rata-rata bulanan transaksi valas satu tahun sebelum implementasi kewajiban penggunaan Rupiah (Maret2014 – februari2015),
yang mencapai USD6,62 miliar.

RENCANA STRATEGIS

Pada 2017, bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesa akan mencapai 5,0-5,4%, dengan struktur perekonomian yang lebih bergantung pada permintaan domestik. Pemanfaatan berbagai potensi yang bank sampaikan sebelumnya akan mempengaruhi keyakinan dan gairah swasta untuk beraktivitas. Sementara itu, inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran target komitmen BI sebesar 4,0±1%. Dengan prospek  perekonomian tersebut, bank memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (deposito) akan mencapai 9-11% serta dari sisi kredit sekitar 10-12%. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level dibawah 3%.

Kedepan, arah kebijakan akan bank tempuh dengan mengoptimalkan tiga pilar kebijakan utama Bank Indonesia, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.
• Kebijakan moneter  tetap difokuskan pada upaya memelihara stabilitas makroekonomi yang sudah tercipta.
• Kebijakan moneter ini akan bank sinergikan dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
• Kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah akan tetap bank tujukan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian serta mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dengan baik. Dalam kaitan operasi moneter, bank akan menambah fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank untuk membantu menyerap kejutan alur likuiditas, yang sifatnya besar, mendadak dan sementara (liquidity shock), supaya tidak menimbulkan fluktuasi suku bunga yang berlebihan.
• Memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging pada tahun 2017. Berbeda dengan sistem GWM saat ini, sistem GWM Averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam satu maintenance period. Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan  transmisi kebijakan moneter semakin kuat.
• Mengoptimalisasi utilisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter dan meningkatkan partisipasi bank di pasar uang, Bank  Indonesia akan mengganti Sertifikat Bank Indonesia dengan SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap.
• Menginisiasi transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia yang mengakomodasi transaksi valas dalam denominasi USD dan non-USD. Upaya lain yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar aS adalah melalui kerja sama bilateral, terutama  dengan negara kawasan. Kerjasama bilateral tersebut ditujukan untuk mendorong penyelesaian/pembayaran transaksi di pasar keuangan domestik dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi perdagangan dan investasi internasional.