Wilson Arafat: Aspek Disclosure Dalam Annual Report

Wilson Arafat
Wilson Arafat | Indra Gunawan/annualreport.id

Kompetisi tahunan yang cukup bergengsi bagi perusahaan di Tanah Air, Annual Report Award (ARA) 2016, sudah di depan mata. Beberapa perusahaan pun sudah diundang Dewan Juri ARA untuk mengikuti tahapan wawancara. Itu artinya, Dewan Juri sudah mengantongi kandidat pemenang ARA tahun buku 2015.

Sebagaimana diketahui publik, penyelenggaraan ARA sejak tahun 2002 hingga sekarang, bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan good corporate governance (GCG) di sektor dunia usaha. Kriteria penilaian terhadap Annual Report Award 2015 ini, antara lain, meliputi aspek GCG sebesar 35 persen, analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja manajemen sebesar 22 persen, informasi keuangan sebesar 20 persen, dan beberapa kriteria lainnya yang memenuhi bobot hingga100 persen.

Proses penjuriannya sendiri, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida kepada media, dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya, penilaian atas laporan tahunan dari seluruh peserta yang dilakukan dengan beberapa tahapan cek dan ricek. Kemudian, dari hasil penilaian tersebut, Dewan Juri menentukan nominasi pemenang dari setiap kategori untuk masuk tahap wawancara.

Nah, apakah dengan memenangkan ARA, maka otomatis sebuah perusahaan sudah melaksanakan prinsip GCG secara menyeluruh? Lantas mengapa aspek tranparansi (GCG) mendapat bobot yang cukup besar dibanding aspek lainnya?

Berikut ini kami petikkan hasil wawancara kami, annualreport.id, dengan pakar, dosen, dan praktisi GCG Indonesia, Wilson Arafat:

Apakah pemenang ARA itu otomatis sudah mengimplementasikan prinsip GCG dengan baik?

Prinsip GCG itu ada lima, yaitu tranparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairnes. Sedangkan dalam sebuah annual report atau laporan tahunan hanya satu prinsip GCG yang ditekankan, yakni aspek transparansi.

Dalam penilaian ARA, bobot aspek transparansi tinggi sekali, yakni 35 persen dari jumlah penilaian secara keseluruhan.

Karena itu, boleh dikatakan, pemenang ARA mempunyai governance yang bagus. Tapi itu hanya dari aspek transparansi saja. Belum menjamin bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan governance secara keseluruhan, karena masih ada empat prinsip GCG yang lain.

Sejauh mana transparansi dan disclosure itu harus dilakukan oleh sebuah perusahaan?

Transparansi bisa dalam informasi maupun dalam pengambilan kebijakan. Transparansi dalam informasi adalah pengungkapan informasi oleh manajemen yang diwajibkan oleh undang-undang, baik dilakukan secara sukarela atau sekadar memenuhi etika bisnis.

Sedangkan transparansi dalam kebijakan adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui secara jelas prosedur dan tata cara yang ditempuh oleh manajemen dalam mengurus perusahaan atau pengambilan keputusan melalui prosedur yang wajar tanpa membonceng kepentingan tertentu. Atau bisa juga memberikan informasi secara akurat, benar, teratur, dan tepat waktu

Dalam akuntansi, istilah yang dipakai adalah “disclosure”. Yang diwajibkan dalam akuntansi hanya disclosure yang mengungkapkan semua hal yang dianggap relevan atau material yang dinilai dapat mempengaruhi keputusan perusahaan.

Jadi, disclosure itu mengungkapkan informasi yang material dan relevan. Aspek disclosure ini sangat penting karena dunia bisnis sekarang menghendaki perusahaan melakukan transparansi.

Bisa dijelaskan, apa saja informasi yang relevan dan tidak relevan, serta yang material dan tidak material?

Informasi material adalah informasi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seperti aksi korporasi yang ingin membuka banyak cabang. Maka aksi ini harus di-disclose. Kalau perusahaan-perusahaan seperti perbankan yang regulasinya cukup ketat, minimal harus mengikuti Peraturan OJK (POJK).

Sementara informasi yang relevan, misalnya, informasi mengenai curriculum vitae atau biodata komisaris dan direksi sebuah perusahaan. Info tentang mereka disebut informasi yang relevan karena merekalah yang akan mengatur perusahaan. Dalam laporan tahunan, harus diungkapkan, berapa kali mereka rapat, dan gaji atau renumerasi mereka berapa.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur, renumerasi para komisaris dan direksi ini diinformasikan secara gelondongan. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai enam orang direksi, maka renumerasinya jumlah keenam direksi tersebut adalah sebesar sekian.

Lain halnya dengan kriteria Asean Corporate Governance Scorecard. Pencantuman renumerasi BOD atau para direksi dan komisaris ini harus perorangan, tidak gelondongan. Komisaris A, gajinya berapa, direktur A, gajinya berapa, dan seterusnya.

Komisaris dan direktur adalah organ utama perusahaan yang akan mengelola perusahaan. Karena itu, harus benar-benar terbuka.

Ada satu contoh lagi, misalkan perusahaan A membelikan handphone untuk fasilitas kepala cabangnya. Maka hal tersebut tidak perlu ditransparansikan karena tidak material dan juga tidak relevan.

Sejauh mana sebuah perusahaan itu harus melakukan transparansi?

Transparansi tidak berarti mengemukakan semuanya kepada publik. Pengertian transparansi juga mengakui adanya rahasia perusahaan dalam hal misalnya jika diungkapkan dapat menimbulkan dampak negatif kepada perusahaan.