PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

SEKILAS PERUM PERHUTANI

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1897 nomor 61 (disingkat “Bosreglement”). Selain itu terbit pula “Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164.

Sejak saat itu, hutan-hutan kayu jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan penataan hutan. Aturan pengelolaan hutan di jaman colonial kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “Djatibedrijf” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah Kolonial (Jawatan Kehutanan). Pada tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang undang dasar ini.”

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 1961, berdiri Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat ”BPU Perhutani”. Pada tahun 1972, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Melalui serangkaian PP, kemudian PN Perhutani Djawa Timur (Unit II) dan PN Perhutani Djawa Tengah (Unit I), dilebur kedalam Perum Perhutani, dilanjutkan dengan penambahan Unit III Perum Perhutani untuk daerah J awa Barat. Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001.

Perum Perhutani adalah perusahaan berbentuk Perum yang modalnya 100% dimiliki oleh Negara. Dengan demikian, tidak ada laporan tentang “Kronologis Pencatatan Saham” dan “Kronologis Pencatatan Efek Lainnya” dalam Laporan Tahunan Perum Perhutani.

PROFIL PERUM PERHUTANI

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Kehutanan. Wilayah kerjanya meliputi kawasan hutan Negara, baik hutan produksi maupun hutan lindung, di Pulau Jawa dan Madura. Perum Perhutani mengemban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasinya, Perum Perhutani berada dalam pengawasan Kementerian BUMN dan bimbingan teknis dari Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, selain kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:
a. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana tele-komunikasi, pemanfaatan sumberdaya air, dan sumber daya alam lainnya; dan
b. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dasar Hukum Pendirian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014 (Holding)

Kepemilikan

•    100% Pemerintah Republik Indonesia (BUMN)

Pencatatan di Bursa Saham

Perum Perhutani termasuk kategori BUMN Non listed sehingga tidak tercatat di Bursa Saham

Kode Saham

N/A

Modal Dasar

Rp 2,59 Triliun

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

N/A

Jaringan Usaha

Perum Perhutani Induk mengelola kawasan hutan di P. Jawa dan Madura seluas 2.445.006 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 1.806.448 Ha dan hutan lindung seluas 638.558 Ha. Luas hutan yang dikelola Perhutani tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata. Dengan ditetapkannya Perum Perhutani sebagai Holding BUMN Kehutanan, maka kawasan Perum Perhutani sebagai Holding juga meliputi luar P. Jawa yaitu wilayah kerja PT Inhutani I - V.

Keterangan:


Nama:
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
Nama Komersil:
PERUM PERHUTANI
Bidang Usaha:
BUMN Sektor Kehutanan
Tanggal Berdiri:
29 Maret 1972
Kontak:
Kantor Pusat Perum Perhutani Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, 10220
Telepon:
(021) 5721282 (hunting)
Fax:
(021) 5733616
Email:
humas@perumperhutani.com
Kategori:
BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL)
Annual Report:
2015 : PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA Laporan Tahunan 2015

* Korporasiana adalah tentang sekilas data perusahaan-perusahaan di Indonesia. Informasi, permintaan pemuatan maupun perubahan, hubungi: info@annualreport.id