PT Pos Indonesia (Persero) menargetkan laba bersih pada tahun ini berada di kisaran Rp300 miliar melalui pengembangan bisnis surat dan paket pos. Dimana sektor bisnis surat dan paket pos berkontribusi ke pendapatan usaha Perusahaan sebesar 53 persen dengan nominal Rp2,67 triliun pada 2017 lalu.
Direktur Keuangan Pos Indonesia, Eddi Santosa, melanjutkan kontribusi kedua berasal dari jasa keuangan sebesar Rp971 miliar, diikuti ritel dan properti Rp363 miliar, logistik Rp353 miliar, teknologi informasi Rp5,4 miliar, dan pendapatan lainnya Rp710,67 miliar. “Jadi 2019 masih konservatif, masih surat, kalau penjualan mungkin Rp5,9 triliun. Naik Rp500 miliar dari posisi 2018,” tutur Eddi, dalam keterangannya yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (12/2/2019).
Tahun ini, menurut dia, Perusahaan akan berupaya penuh untuk mendapatkan proyek dari Pemerintah meski harus melalui proses tender seperti kepada korporasi swasta. Pos Indonesia akan menambah fasilitas untuk pengiriman barang dari Kementerian/Lembaga (K/L).
“Kami harus layani dengan rapi, sistem pengendalian yang rapi, teknologi informasi rapi, sehingga cocok dengan yang mereka inginkan. Misalnya kirim alat kesehatan kan perlu pelayanan khusus tidak sembarangan truk,” papar Eddi.
Sementara laba Pos Indonesia pada 2018 diperkirakan bakal kembali tergerus seperti yang terjadi di tahun 2017. Eddi menyampaikan, angka pastinya masih dalam proses audit sehingga belum bisa dibuka ke publik.
Meski demikian, ia sempat menyebut bahwa laba 2018 akan susut di angka Rp100-an miliar dari yang sebelumnya di angka Rp355 miliar pada 2017. “2018 masih untung, tapi turun,” ujar Eddi, seperti dikutip dari Tirto.id, Selasa (12/2/2019).
Penurunan laba Pos Indonesia, kata Eddi, terjadi lantaran beberapa lini bisnis utama Perusahaan tidak lagi mencatatkan pendapatan yang optimal.
Dalam laporan tahunan Perusahaan, lini bisnis pengiriman surat serta paket (parsel) mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,45 persen. Sementara bisnis jasa keuangan anjlok sebesar 13,08 persen.
Eddi menyampaikan, khusus untuk bisnis jasa keuangan, penyebabnya adalah kewajiban penyaluran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) lewat bank penyalur.
“Bisa dibayangkan likuiditas yang tadinya selalu ada kemudian ditarik begitu saja, sejak 2004-2016 pos dapat tugas menyampaikan PKH (Program Keluarga Harapan) ini atau bantuan langsung tunai itu. Alasannya dulu, memudahkan pemerintah untuk pengendalian uang tunai, transparansi dan sebagainya,” tutur Eddi.
Kendati demikian, ia optimistis bahwa Pos Indonesia masih dapat bertahan dan meningkatkan laba di tahun ini. Target laba yang ingin dicetak oleh Pos Indonesia sendiri tidak muluk-muluk, yakni di kisaran Rp300 miliar.(DD)