Pertamina Targetkan Integrasi Pertagas-PGN Rampung Bulan Ini

ilustrasi
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyowati | Dok. Pertamina

PT Pertamina (Persero) tengah menargetkan proses integrasi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), selesai pada akhir bulan ini. Di mana saat ini, proses tersebut masih dalam tahap penyelesaian valuasi aset Pertagas.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyowati, mengatakan setelah lebaran, pihaknya akan mefinalisasi valuasi aset tersebut. “Target transaksinya 29 Juni 2018,” kata dia, seperti dikutip Katadata.co.id, Selasa (12/6/2018).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno pernah mengatakan valuasi aset Pertagas tidak akan mencapai US$2,5 miliar atau sekitar Rp34,7 triliun. Alhasil, PGN tidak perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk akuisisi tersebut.

Namun, menurut Nicke yang diucapkan Fajar belum final, termasuk skema integrasi. Hingga kini ada lima opsi integrasi PGN dan Pertagas, di antaranya yakni merger, akuisisi dan tukar aset.

Meski begitu, apa pun jenis transaksinya, Pertamina menenkan tidak boleh adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Secara organisasi yang pasti patokannya tidak boleh ada lay off,” ujar Nicke.

Menurut Nicke, proses integrasi itu tidak boleh ada PHK supaya tidak terjadi perubahan signifikan di dalam operasional. Apalagi tujuan pembentukan induk usaha (holding) sektor minyak dan gas bumi (migas) adalah meningkatkan kinerja.

Sementara itu, dalam keterangan yang dilansir Detik.com, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menyatakan hingga kini perusahaannya dan Pertamina masih membahas valuasi, struktur transaksi dan skema pembiayaan pengambilalihan Pertagas.

“Untuk jawaban kami, bahwa untuk pertama dari sisi nilai sementara belum bisa menyampaikan informasinya. Sampai saat ini nilai valuasi pertagas ke PGN, sampai saat ini proses valuasi masih dalam pembahasan final,” kata Hutama.

Belum finalnya hitungan nilai akuisisi Pertagas oleh PGN ini juga menjadi salah satu dibatalkannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

Lebih lanjut Hutama memaparkan, rencana pelaksanaan RUPS ini merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang jenis-jenis transaksi. Di aturan tersebut, jika nilai valuasi atau akuisisi ini mencapai 20-50% ekuitas Perseroan, maka dibutuhkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.(DD)