Jamkrindo Bukukan Volume Penjaminan Fintech Sebesar Rp145,68 Miliar

ilustrasi
Jamkrindo saat melayani nasabahnya | Dok. Jamkrindo

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo, hingga September 2018 membukukan volume penjaminan financial technology (fintech) sebesar Rp145,68 miliar.

Volume penjaminan fintech ini berasal dari 38.695 nasabah di 2 perusahaan Peer-to-Peer (P2P) lending yakni PT Investree Radhika Jaya dan PT Amartha Mikro Fintek. Amartha masih mendominasi volume penjaminan fintech yakni 90,99%, sedangkan 9,01% sisanya berasal dari Investree.

Dalam keterangan yang dilansir Bisnis.com, Kamis (8/11/2018), Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Amin Mas'udi, mengungkapkan angka volume penjaminan itu berkontribusi 0,12% terhadap total volume penjaminan Perseroan hingga kuartal III/2018, yang sebesar Rp126,48 triliun.

Lebih lanjut, volume penjaminan dengan prinsip syariah mendominasi sebesar 65,08% terhadap total volume penjaminan fintech. Sementara itu, 34,02% sisanya berasal dari jenis konvensional.

Dia melanjutkan, pihaknya optimstis volume penjaminan fintech dapat menembus Rp200 miliar hingga akhir tahun ini. Volume penjaminan fintech masih akan mengandalkan 2 perusahaan P2P lending itu, karena Perseroan belum akan menambah kerjasama penjaminan dengan perusahaan P2P lending lainnya. “Kami masih terus mengamati perkembangan fintech lending,” tutur Amin.

Sementara itu, Perum Jamkrindo tengah menargetkan volume penjaminan pada tahun depan sebesar Rp180 triliun atau tumbuh sekitar 15% secara year on year (yoy) dibandingkan target tahun ini sebesar Rp157 triliun.

Pertumbuhan volume penjaminan yang cukup signifikan ini disebabkan karena implementasi PP Nomor 35 Tahun 2018 tentang peran perusahaan umum jaminan kredit Indonesia.

“Kami optimistis bisa mencapai target volume penjaminan,” kata Direktur Utama Jamkrindo, Randi Anto, seperti dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (8/11/2018).

Dengan berlakunya PP terbaru mengenai perusahaan penjaminan tersebut, lanjut Randi, Jamkrindo bisa melakukan penjaminan lebih luas ke BUMN lain yang selama ini tidak bisa masuk karena masalah ukuran.

Sebagai informasi, selama ini Jamkrindo memang lebih banyak melakukan penjaminan perusahaan BUMN menengah. Dengan PP ini maka Jamkrido bisa diperkenankan masuk ke penjaminan BUMN yang lebih luas salah satunya terkait bisnis infrastruktur.

Selain itu, beberapa vendor dan rekanan BUMN juga bisa masuk ke dalam penjaminan Jamkrindo berdasarakan PP tersebut. Dengan keluarnya PP pada Juli 2018, diperkirakan efeknya bisa terasa pada 2019.(DD)