Mohamad Fajri M.P: Peran Penting KPK dalam Implementasi GCG

Mohamad Fajri, Praktisi dan konsultan GCG Indonesia
Mohamad Fajri, Praktisi dan konsultan GCG Indonesia | Dok. Muhamad Fajri

Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang Baik muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar.

Mungkin Anda masih ingat dengan pembahasan annualreport.id sebelumnya tentang skandal Enron Corporation dan Worldcom, dua perusahaan raksasa Amerika. Kedua perusahaan ini bangkrut akibat adanya praktik fraud yang menggerogoti dari dalam perusahaan itu sendiri. Sejak itu, muncul kesadaran dunia usaha secara global akan pentingnya penerapan GCG.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kini menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar melakukan sosialisasi penerapan GCG di Indonesia. Bahkan pada 14 Februari 2014, OJK secara resmi Roadmap GCG dengan standar Asean Corporate Governance Scorecard.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad pernah mengatakan, dengan penerapan GCG, perusahaan dapat mendulang berbagai manfaat yang sekaligus dapat mendorong kinerja keuangan, perseroan akan mudah mendapatkan pembiayaan, akses kepada pendanaan akan semakin baik dan akan ada enjoy and price of capital yang lebih murah, serta meningkatkan kepercayaan Investor.

Namum, sejauh manakah GCG dapat menyelamatkan perusahaan terutama dari perekomian global yang belum membaik, yang dapat menjadi ancaman perusahaan. Lantas, apakah GCG juga bisa membasmi fraud-fraud di tubuh perusahaan?

Berikut ini wawancara annualreport.id dengan salah seorang konsultan GCG yang cukup dikenal di kalangan korporasi, Mohamad Fajri M.P, SH, M.Kn, CSRS, CLA di Kantor KIM Consult, Gedung Sarinah Lantai 12, Jakarta.

Dapatkah praktik GCG di sebuah perusahaan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, baik akibat faktor internal maupun eksternal seperti perekonomian global yang belum membaik, atau nilai tukar rupiah atas dolar Amerika yang melemah, atau harga komoditas yang terus menurun?

Kalau  menghadapi kondisi perekonomi secara global itu susah. Tapi, bagaimana dengan GCG sebuah perusahaan itu bisa survive. Jadi, menurut saya, yang paling penting dari implementasi GCG adalah pencegahan.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Katakanlah di dalam sebuah perusahaan terdapat banyak praktif fraud, seperti korupsi, dengan GCG hal tersebut bisa ditindak tegas. Orang-orang yang korup bisa terdeteksi dengan mudah oleh sebuah sistem.

Jadi, intinya, GCG itu adalah pencegahan. Kalau sebuah sistem sudah baik, manusianya baik, saya yakin tidak akan ada celah.

Siapakah yang harus menegakkan GCG di sebuah perusahaan?

Mulai dari top level manajemen. Di sebuah perusahaan, biasanya yang berada top level adalah komisaris, direksi dan jajarannya. Merekalah yang harus pertamakali menjadi contoh atau teladan.

Bagaimana kalau top level itu sendiri yang bermasalah?

Di Indonesia ada dua sistem dalam sebuah organ perusahan. Yaitu direksi  dan dewan komisaris.  Direksi menjalankan kepengurusan perusahaan, sementara komisaris melakukan pengawasan.

Kalau top levelnya bermasalah, maka dewan komisaris harus melakukan fungsi pengawasannya. Mereka harus melakukan controlling dan cek and balances.

Kalau tidak mempan juga, maka pemegang saham dalam  RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menggantikan fungsi pengawasan tersebut. Karena kadang-kadang kalau pemimpin yang tidak bisa menengakkan aturan, ke bawahnya akan sulit.

Jadi kata kuncinya ada di top level manajemen.

RUPS itu kumpulannya para pemegang saham. Kalau perorangan, seorang pemegang saham tidak bisa memberikan direct instruction kepada direksi. Tapi kalau berkumpul dengan pemengang saham lainnya dalam sebuah forum, yaitu RUPS, bisa menjadi instansi tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Apakah implementasi GCG di Indonesia sudah sudah baik?

Permasalahannya di Indonesia, praktik GCG sangat terkait dengan praktik GPG yakni Good Public Governance, tata kelola atau governance untuk sektor publik atau pemerintahan.

Kalau hanya dari level korporasi saja, kalau kita ambil skala 1-10, mungkin korporasi sudah bagus, sudah level 7. Tapi kalau bicara GPG, mungkin baru level 3.

Jadi, sejauh ini praktiknya masih belum ideal. Contohnya saja, dalam praktik GCG di Indonesia, sebuah perusahaan tidak boleh atau tidak bisa mengeluarkan uang terima kasih, atau suap, kickback, atau apa pun namanya itu. Sementara di instansi pemerintahan, mengurus izin usaha di beberapa tempat masih harus mengeluarkan uang tersebut. Karena itu, GCG masih belum bisa berjalan dengan baik.

Untuk menghadapi hal ini, seorang konsultan biasanya mempunyai trik-trik yang bisa dilakukan untuk meminimalisir itu.

Dulu saya pernah menghadapi sebuah case, ketika membantu salah satu perusahaan BUMN sektor pertambangan di salah satu daerah di Indonesia.  Mereka mengatakan kepada saya bahwa kepala daerah atau jajarannya di daerah tersebut kemungkinan menganggap BUMN tersebut sebagai tambang uang, sehingga sering meminta uang.

Saya mencoba untuk mengatasinya dengan membuat acara sosialisasi eksternal GCG. Ketika itu, kita juga mengundang KPK.

Dalam forum sosialisasi tersebut, KPK mengatakan, kalau Muspida atau jajaran daerah masih meminta uang kepada BUMN, itu namanya gratifikasi. Gratifikasi harus dilaporkan paling lambat 30 hari. Kalau tidak dilaporkan akan menjadi tindak pidana korupsi. Kalau mereka masih nekad melakukan hal tersebut, maka tunggu saja panggilan dari KPK di Jakarta.

Sosialisasi itu ternyata cukup efektif.

Dalam menegakkan GCG, ternyata KPK turut berperan juga, ya, Mas?

Ya. Karena pelanggaran-pelanggaran GCG itu yang paling utama itu biasanya tindak pidana korupsi, freud, serta benturan-benturan kepentingan.  

Selama menjadi konsultan GCG, apa permasalahan yang paling berat dihadapi dalam mengimplementasikan GCG?

Permasalahan yang berat adalah komitmen dan konsistensi. Komitmen, bukan lipservice, bukan sekadar tempel poster, tapi harus ditunjukkan dengan tindakan nyata.

Selanjutnya, bila komitmen sudah jalan, direksi sudah berupaya, yang sulit kemudian adalah menjaga konsistensi.

Mislanya ada pelanggaran. Yang melanggar orang yang dekat dengan pimpinan. Harusnya orang tersebut diberikan sanksi, tapi ternyata tidak. Itu artinya tidak ada konsistensi.

Bagaimana Mengatasinya?

Kalau sebuah perusahaan belum mempunyai komitmen, saya biasanya mengatakan, Anda harus secara berkala memperbaharuinya, kemudian disoliasisikan.

Sedangkan bila permasalahannya pada tidak adanya konsistensi, ini memang agak sulit, karena terkait dengan kemauan internal perusahaan untuk menjalankan aturan tersebut.

GCG itu sejatinya adalah menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis. Ini namanya akuntabilitas.

Membangun dan mewujudkan GCG sebagai struktur dan sistem bukan hanya slogan, tidak sekadar compliance atas peraturan yang berlaku. Terdapat korelasi yang erat antara GCG dan budaya perusahaan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Sedangkan iklim yang sehat dan pengelolaan profesional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.