SEJAK ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank DKI oleh para pemegang saham pada 2015, Kresno Sediarsi sudah diwarisi setumpuk masalah. Salah satu masalah utama saat baru pertama masuk adalah tunggakan kredit mikro di masa lampau yang nilainya mencapai Rp2,3 triliun. Kredit macet itu membuat nilai nonperforming loan (NPL) Bank DKI sangat tinggi hingga mencapai 7,9 %.
Seperti apa strategi yang dilakukan Kresno Sediarsi dalam membenahi Bank DKI dari manajemen yang bobrok hingga berubah menjadi lebih tertata dan transparan? Simak wawancara hangatnya dengan Kresno Sediarsi dalam suasana yang penuh kehangatan dan canda. Berikut ini wawancaranya (sebagian tertulis) dengan jurnalis Annual Report di Kantor Pusat Bank DKI di kawasan Harmoni Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Anda bisa memimpin Bank DKI dan kondisinya waktu itu seperti apa?
Bank DKI waktu saya masuk kondisinnya sedang tidak bagus sehingga itu adalah tantangan terbesar buat kami untuk membenahi urusan tersebut.
Selain masalah kredit macet yang tinggi, infrastruktur yang dimiliki Bank DKI sudah sangat tua baik gedung, maupun piranti teknologi informasi yang sudah sangat kuno sehingga sulit bersaing dengan bank-bank besar yang ada di Jakarta. Jangankan untuk bersaing, melakukan kolaborasi saja Bank DKI sangat sulit. Untuk itu kami melakukan perbaikan dan peningkatan.
Saya ditugaskan oleh para pemegang saham untuk memimpin dan memperbaiki Bank DKI di tahun 2015. Waktu itu Bank DKI menghadapi tiga masalah utama yang membuat performa bank ini menjadi kurang sehat. Pertama adalah masalah NPL yang tinggi. Waktu itu mencapai 7,9 % akibat tunggakan kredit macet usaha mikro, kredit usaha rakyat, dan kredit program yang lama-lama hingga mencapai Rp2,3 triliun. Jumlah tunggakan itu kalau dibukukan semua maka tidak akan kuat bank ini sehingga yang dicatat hanya Rp1,8 triliun. Besarnya tunggakan ini terjadi karena sistem administrasinya masih kacau tidak tertata dengan baik. Bahkan kredit itu sudah sulit untuk ditagih karena sebab dokumennya banyak yang hilang dan tidak lengkap.
Kedua adalah infrastruktur yang tidak memadai seperti gedung yang sudauh tua, IT yang masih sangat sederhana sehingga tidak mencukupi untuk bank buat beroperasi di Jakarta. Kita ini hidup berdampingan, berkompetisi dan berkolaboasi dengan bank yang sangat maju dan cabang yang sangat bagus dan perlu tingkatkan kita perbaiki semuanya. Dan ketiga adalah masalah market share yang sangat kecil. Sebagai bank daerah, maka seluruh nasabahnya adalah berasal dari pemerintahan DKI Jakarta, termasuk partner, eksekutif, legislatif, seluruh unit kerja SKPD, pedagang pasar dan penduduk yang ada di Jakarta termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lalu apa yang Anda lakukan untuk tiga masalah tadi?
Pertama, untuk masalah NPL yang tinggi, kami langsung melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham. Waktu itu kami berkomitmen untuk memperbaiki masalah ini dengan meminta tambahan modal kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2015 akhirnya Bank DKI diberikan suntikan dana Rp1 triliun. Kemudian di tahun 2016 diberikan lagi komitmen sebesar Rp500 miliar. Berbekal suntikan modal itu maka Bank DKI segera melakukan pembenahan dari berbagai sisi.
NPL langsung diturunkan bertahap. Kami pun mulai melakukan recovery kredit kepada para debitur yang macet. Hanya saja recovery bisa dilakukan kepada dokumen yang masih ada dan masih bisa ditagih. Sebab kalau memaksakan diri menagih tagihan kredit macet yang lama tentunya butuh waktu dan tim yang berjumlah besar untuk melakukan penagihan. Dan ke depan, kami membenahi lagi prosedur pemberian kredit kepada debitur secara lebih ketat agar dokumen pengajuan kredit tetap lengkap dan memiliki back up data.
Tidak hanya aspek proses kreditnya saja yang diperbaiki melainkan juga pada kewenangan, tata kelola dan semua data harus tersentral dengan baik agar kontrolnya lebih mudah dilakukan. Adapun proses dan kewenangan dalam melakukan pemutusan kredit itu harus dilakukan oleh prinsipal jadi dilakukan oleh rapat komite kredit bukan pemutusan kredit yang dilakukan secara individu. Kemudian kami juga membuat e-loss untuk mengatasi dampak kredit macet terhadap kredit mikro dan kredit program lainnya.
Kedua, kami juga membenahi sistem IT terutama memperbaiki Dual Data Center sehingga kami memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar untuk nasabah. Dulu kita hanya punya satu data center, sekarang kita memiliki tiga data center termasuk Disaster Recovery Center (DRC). Dengan dukungan ketiga data ini maka semua dokumen nasabah terkait pengajuan kredit bisa tersimipan dengan baik bahkan kami memiliki tiga buah back up data sebagai cadangan. Sehingga apabila data center bermasalah maka ada dua data center berikutnya yang menjadi pendukungnya.
Kami menyadari bahwa saat ini kami hidup berdampingan dengan bank-bank besar jadi kami juga harus bisa mengejar ketertinggalan dengan menyediakan dukungan data center ini. Memang untuk investasi data center tidak murah tapi harus kami lakukan agar kinerja dan performance bank DKI semakin meningkat. Selain penyediaan Dual Data Center dan Disaster Recovery Center, kami juga melakukan Integrasi Core Banking System, peluncuran aplikasi mobile banking JakMobile dan aplikasi JakOne Mobile, pengembangan JakCard, penambahan ATM dan EDC.
Ketiga, untuk memperbesar market share, kami melakukan berbagai perluasan layanan produk terutama ke pemerintah propinsi DKI Jakarta dengan menyediakan layanan cash management system. Kemudian kita juga menggelar gathering nasabah, membuat berbagai kegiatan promo yang berhubungan dengan vendor. Jadi kami berusaha memperluas pangsa pasar kami sampai ke PNS di Greater Jakarta, termasuk di dalamnya pemerintahannya, PNS, penduduknya dan wilayahnya.
Selain itu kita juga masuk ke pasar-pasar tradisional seperti di bawah pengelolaan PD Pasar Jaya, membangun kantor cabang di pasar. Dan sampai saat ini kita sudah membuka 16 kantor cabang di pasar dan sampai akhir tahun kami menargetkan bisa membangun 30 kantor cabang di pasar. PD Pasar Jaya sendiri memiliki 154 pasar dan kalau bisa kita semua masukin dan bikin kantor cabang. Dengan kekuatan kantor cabang di pasar itu sampai saat ini Bank DKI sudah menyalurkan Rp320 miliar kepada sektor UMKM di Jakarta.
Saat ini market share Bank DKI sudah mengalami peningkatan. Untuk market share di PNS sudah mencapai 50 persen karena kami sekaligus melayani pembayaran payroll untuk PNS di Pemprov DKI Jakarta, kemudian market share BUMD sudah mencapai lima persen sedangkan untuk pegawai BUMD mencapai tiga persen. Padahal di awal saya masuk, market share untuk BUMD dan pegawai BUMD balum begitu signifikan perkembangannya. Namun saat ini market share bertambah di BUMD karena kita memberikan layanan jual produk giro, Dana Pihak Ketiga (DPK) berbentuk tabungan dan layanan deposito lainnya.
Sejumlah upaya peningkatan market share bertujuan untuk meningkatkan DPK dan penyaluran kredit terkait dengan Pemprov DKI Jakarta dan DKI Business Linkages, diantaranya adalah optimalisasi penggunaan CMS pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan UKPD DKI Jakarta, melakukan sinergi BUMD, melakukan akuisisi dana rekanan Pemprov DKI jakarta, menyelenggarakan loyalty program seperti undian berhadiah (Hadiah Kejutan), customer gathering, BUMD Gathering dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya.
Bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk peningkatan layanan nasabah Bank DKI?
Nasabah utama kami adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan layanan terhadap pemerintah provinsi, maka kami meningkatkan pelayanan dalam hal nontunai atau cash less management. Tahun kemarin kami sudahh memulainya dengan membuat kartu JackOne dan JackCard. Melalui kartu itu nasabah Bank DKI bisa menggunakannya untuk membayar tiket Transjakarta, tiket masuk Ragunan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Rusun dan untuk absen. Bahkan di dalam kartu tersebut juga ada sidik jari yang berfungsi sebagai absen dan tidak bisa dipindah tangankan.
Dalam hal transaksi nontunai, Bank DKI mendapat apresiasi dari Mendagri karena dianggap sebagai pionir dalam melakukan transaksi keuangan secara nontunai di pemerintahan daerah. Bahkan transaksi nontunai ini sudah diberlakukan di 811 SKPD termasuik di seluruh kelurahan DKI Jakarta, sehingga upaya yang dilakukan oleh manajemen Bank DKI ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembayaran nontunai.
Kami juga memberikan subsidi kepada masyarakat miskin atau Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan memberikan kartu subsidi sembako yang kami distribusikan kepada Pasar Jaya. Melalui kartu itu, warga miskin bisa mendapatkan jatah sembako maksimal satu kali dalam satu bulan. Misalnya ada warga miskin sebut saja si A sudah menggunakan kartu subsidi itu untuk mendapatkan daging dengan potongan harga sampai 50 persen. Maka ketika dia ingin mendapatkan subsidi daging kembali harus kembali ke Pasar Jaya bulan depan. Sang pemegang kartu hanya bisa mendapatkan subsidi selain daging seperti beras, minyak goreng atau telur.
Selain itu, Bank DKI juga menyediakan fasilitas pinjaman kepada PNS berupa KPR dan kredit multi guna. Bahkan Bank DKI juga memberikan fasilitas dukungan kepada vendor atau kontraktor berupa garansi bank, surat dukungan bank agar mereka bisa diberikan pinjaman atau kredit modal kerja. Bahkan Bank DKI juga menjadi bagian dari perkasan daerah.
Bank DKI terus mengedepankan penguatan landasan pada sejumlah aspek diantaranya pada sektor informasi teknologi, sumber daya manusia, operasional, GCG (good corporate governance) dan manajemen risiko, dengan rincian sebagai berikut:
Pada aspek operasional, telah dilakukan proses sentralisasi operasional yakni sentralisasi operasional dan sentralisasi administrasi kredit, serta layout kantor yang lebih nyaman dan modern untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.
Untuk aspek tata kelola perusahaan, kami telah merampungkan penyelesaian temuan audit, penyempurnaan BPP (badan perencanan & pengembangan) dan SOP (standard operating procedure) serta penyempurnaan kebijakan perkreditan. Sedangkan di aspek Sumber Daya Manusia, Bank DKI telah melakukan perubahan struktur organisasi agar lebih berorientasi bisnis dan penilaian berbasis kinerja, dengan Performance Measurement System dan Key Performance Indicator.
Untuk tahun ini bagaimana target pertumbuhan di Bank DKI?
Target keuangan PT Bank DKI di tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut: penyaluran kredit dan pembiayaan syariah secara total di tahun 2017 diharapkan tumbuh 16,53% atau menjadi Rp.28,98 triliun dari realisasi Desember 2016 sebesar Rp.24,87 triliun.
Lalu, Dana Pihak Ketiga di akhir tahun 2017 diproyeksikan tumbuh 15,05% menjadi Rp.32,73 triliun dari realisasi Desember 2016 sebesar Rp.28,45 triliun dengan rincian target sebagai berikut: laba sebelum pajak di akhir tahun 2017 diproyeksikan menjadi Rp951,03 miliar dan laba setelah pajak diproyeksikan menjadi Rp708,52 miliar dengan NIM sebesar 5,35%.
Lalu, strategi apa saja yang dilakukan untuk mencapai target tersebut?
Secara umum, dalam rangka mengembangkan bisnis ke depan, maka diperlukan kebijakan strategis yang mengacu pada Corporate Plan PT Bank DKI. Tema dari Kebijakan Strategis tahun 2017 adalah, “Memperkuat landasan, meluncurkan produk dan layanan baru untuk pertumbuhan yang berkualitas.” Dalam mewujudkan hal tersebut, manajemen telah menyusun arah kebijakan di tahun 2016 dengan fokus pada enam perspektif yaitu, satu, keuangan; dua, bisnis; tiga, proses; empat, produk; lima, GCG & Risiko; dan enam, pengembangan SDM.
Selain enam perspektif tersebut, manajemen PT Bank DKI juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas pengawas lainnya.
Manajemen PT Bank DKI bertekad memperkuat landasan dengan meluncurkan produk dan layanan baru untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dalam rangka mengembangkan bisnis PT Bank DKI ke depan, maka harus didukung dengan strategi penyempurnaan infrastruktur teknologi sistem penunjang yang terintegrasi dengan baik, produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dan strategi pengembangan kompetensi SDM yang berkualitas. Selain itu, Bank akan terus melakukan peningkatan aspek manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menyempurnakan pondasi kuat dari sisi sistem dan prosedur mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Bagaimana pertumbuhan DPK dari nasabah Bank DKI?
Dana Pihak Ketiga Bank DKI yang tumbuh 28,5% dari Rp27,56 triliun per Juni 2016 menjadi Rp35,41 triliun per Juni 2017. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didorong oleh pertumbuhan dana murah yang meningkat dimana tabungan Bank DKI per semester I 2017 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 15% dari Rp6,21 triliun per Juni 2016 menjadi Rp7,14 triliun per Juni 2017. Giro meningkat sebesar 20,09% dari Rp7,87 triliun per Juni 2016 menjadi Rp9,51 triliun per Juni 2017.
Bagaimana penyaluran kredit di Bank DKI, untuk sektor apa saja dan berapa kontribusi masing-masing sektor itu?
Tahun 2016 dan tahun 2017, terkait dengan penyaluran kredit, Manajemen Bank DKI memilih untuk menjaga pertumbuhan kredit untuk tumbuh secara berkualitas. Bank DKI memfokuskan perbaikan rasio NPL dan melakukan perbaikan proses kredit untuk memastikan penyaluran kredit baru dilakukan secara prudent.
Rasio NPL Bank DKI terus membaik secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. NPL Gross Bank DKI per Juni 2017 tercatat pada 4,73%, jauh membaik dari posisi 7,77% per Juni 2016. Membaiknya rasio NPL tersebut didorong upaya penagihan kredit secara intensif, lelang eksekusi, pengambilalihan agunan, restrukturisasi kredit, dan hapus buku.
Beberapa hal yang dilakukan untuk memperbaiki proses penyaluran kredit antara lain adalah menyempurnakan SOP, penataan kewenangan memutus kredit sesuai dengan prinsip four eyes principles, sentralisasi proses analisa dan admin kredit, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perkreditan. Sebagai dampak dari perbaikan proses kredit, penyaluran kredit Bank DKI mulai menunjukkan pertumbuhan dari Rp24,87 triliun per Desember 2016 menjadi Rp25,52 triliun per Juni 2017.
Ada target laba?
Laba bersih Bank DKI per Juni 2017 tercatat sebesar Rp344 miliar yang didorong oleh peningkatan fee based income yang bersumber dari fee ATM, JakCard dan JakMobile. Pertumbuhan laba juga didorong oleh menurunnya beban CKPN seiring dengan membaiknya kualitas kredit.
Rencana ekspansi tahun ini seperti apa? Berapa banyak cabang lagi yang yang mau dibuka?
Seiring dengan perubahan visi dan misi Bank DKI yang baru, Bank DKI melakukan penyesuaian arah strategis untuk kembali kepada khitahnya ‘back on track’ dengan menegaskan kembali perannya dalam mendukung pembangunan Jakarta. Hal ini diwujudkan dalam pengembangan jaringan kantor yang difokuskan untuk lebih dekat dengan warga DKI Jakarta sehingga sejak tahun 2016, Bank DKI memfokuskan pengembangan jaringan kantor di DKI Jakarta, khususnya di Pasar-Pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya sebagai komitmen Bank DKI untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di DKI Jakarta.
Saat ini jumlah kantor Bank DKI berjumlah sebanyak 239 kantor layanan yang terdiri dari 33 kantor Cabang konvensional, tiga cabang syariah, 60 cabang pembantu, 12 cabang pembantu syariah, 108 kantor kas konvensional, tujuh kantor kas syariah, lima payment point dan 11 kantor fungsional.
Bagaimana strategi Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya? Program unggulannya apa saja untuk tahun ini?
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya, Bank DKI telah melakukan sejumlah program-program termasuk diantaranya penataan layout kantor yang modern dan memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi. Bank DKI juga telah melakukan pengembangan berbagai produk dan layanan kepada nasabah agar dapat lebih mengakomodir kebutuhan nasabah Bank DKI. Bank DKI juga melakukan sejumlah sentralisasi proses kredit dan back office.
Dalam mengelola Bank DKI, gaya manajemen seperti apa yang Anda terapkan?
Gaya manajemen yang diterapkan Bank DKI adalah gaya manajemen modern yang menekankan pada prinsip keterbukaan kepada seluruh karyawan. Manajemen selalu terbuka dan menyampaikan informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Manajemen Bank DKI banyak sekali melakukan perbaikan-perbaikan agar Bank DKI dapat lebih menerapkan best practice di Industri perbankan.
Kami juga banyak melibatkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam sejumlah project-project penting. Hal ini kami lakukan karena kami percaya bahwa generasi muda Bank DKI saat ini adalah pemimpin Bank DKI di masa depan. Kami menyiapkan pijakan agar Bank DKI dapat tumbuh secara berkelanjutan di masa depan.
Saat ini bagaimana tanggapan Anda terkait aturan pemerintah untuk bank daerah sendiri. Sudah cukup memberikan ruang untuk bertumbuh apa belum?
Aturan dari Pemerintah terkait dengan pengembangan Bank Pembangunan Daerah dalam pandangan saya telah memberikan ruang untuk bertumbuh. Saya kira bukan cuma sekedar aturan saja, tetapi wujud nyata dukungan terhadap Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Bank DKI sangat nyata berupa penyertaan modal daerah, dan penggunaan produk dan layanan perbankan dari Bank DKI kepada DKI Jakarta.
Tantangan dalam mengelola Bank DKI itu apa saja?
Bank DKI dengan perannya mendukung pengembangan perekonomian di DKI Jakarta memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar daripada apa yang telah dicapainya saat ini. Namun berdasarkan pengamatan saya, Bank DKI sebelumnya telah terlena karena berada di dalam comfort zone dan tidak mau bergerak dan berinovasi. Tantangan terbesar di Bank DKI adalah mindset nyaman tersebut. Hal ini terlihat pada awal-awal manajemen baru memasuki Bank DKI pada pertengahan tahun 2015, di mana Bank DKI menghadapi permasalahan-permasalahan utama seperti meningkatnya NPL, masih rendahnya market share pada captive market, dan infrastruktur yang sudah usang. Seiring dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank DKI, sejumlah permasalahan tersebut mulai menunjukkan perbaikan yang nyata.
Bisa Anda jelaskan prestasi apa saja yang sudah dicapai di tahun ini?
Selain pencapaian kinerja keuangan, tahun 2017 Bank DKI memperoleh sejumlah penghargaan di antaranya Infobank Banking Service Excellence Awards, Infobank Awards Kinerja Keuangan Sangat Bagus, Investor Best Syariah Awards untuk kategori Unit Usaha Syariah dengan aset Rp1 s/d Rp5 triliun, dan Corporate Image Awards 2017 serta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI mendapatkan penghargaan inovasi layanan publik.
Lalu apa yang menjadi impian Bank DKI selanjutnya?
Sama seperti bank besar lainnya, kami bermimpi ingin go public. Saat ini rencana itu sedang disiapkan seiring dengan membaiknya pilar-pilar bisnis di Bank DKI. Saat ini kita sedang mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk IPO nanti. Tahun 2018 kami sibuk menata dan memperbesar aset usaha agar bis berkompetisis dengan baik. Jika semua persiapan sudah selesai maka tahun 2019 kami siap untuk melantai di bursa.(AHM)